PANGKALPINANG – Polemik aktivitas tambang ponton TI Rajuk-Tower di perairan Laut Pasir Padi kembali memicu perdebatan publik. Setelah muncul pemberitaan yang menyebut seorang warga bernama Ded sebagai koordinator rencana aktivitas penambangan di area yang disebut berada di luar IUP PT Timah Tbk, bantahan keras pun disampaikan pihak yang dituduhkan.

Ded dengan tegas membantah tudingan tersebut dan menilai narasi yang berkembang telah menggiring opini tanpa dasar fakta maupun bukti yang jelas. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak pernah mengkoordinir aktivitas penambangan sebagaimana yang diberitakan oleh salah satu media.

“Tidak benar saya disebutkan sebagai koordinator rencana penambangan di area tersebut. Tolong oknum wartawan yang menyebutkan saya mengkoordinir itu harus dibuktikan, jangan menyebar fitnah dan hoaks. Kalau tidak bisa membuktikan, saya berencana melaporkan persoalan ini ke Dewan Pers,” tegas Ded saat dimintai tanggapannya, Sabtu (23/5/2026).

Menurut Ded, pemberitaan yang menyebut namanya tanpa konfirmasi mendalam maupun bukti valid berpotensi mencemarkan nama baik seseorang. Ia menyayangkan munculnya informasi yang dinilai tendensius dan seolah membangun framing negatif terhadap dirinya di tengah situasi yang sensitif terkait aktivitas tambang rakyat di wilayah pesisir.

Ded juga mempertanyakan sumber informasi yang digunakan dalam pemberitaan tersebut. Sebab menurutnya, tidak ada bukti autentik maupun pernyataan resmi yang menunjukkan dirinya terlibat sebagai koordinator aktivitas tambang ilegal sebagaimana yang dituduhkan.

“Kalau memang ada bukti, silakan dibuka secara terang benderang. Jangan hanya berdasarkan isu lalu nama seseorang diseret-seret seolah sudah pasti bersalah. Ini negara hukum, semua harus berdasarkan fakta,” ujarnya.

Menurut Ded, informasi yang ada justru oknum wartawan tersebut yang menginginkan ponton mereka yang berkerja di area tersebut, bahkan oknum wartawan itu mau mengkondisikan dan mengkoordinir pemilik ponton TI Rajuk-Tower bekerja di area diluar IUP PT Timah Tbk.

Di sisi lain, sejumlah warga pesisir Pasir Padi turut angkat bicara terkait polemik tersebut. Mereka menilai pemberitaan yang berkembang justru terkesan menyudutkan masyarakat lokal yang sedang berharap mendapatkan peluang ekonomi menjelang Hari Raya Idul Adha.

Acep (58), warga RT Temberan Pasir Padi, mengaku heran dengan munculnya narasi yang dianggap menyerang masyarakat setempat. Menurutnya, aktivitas tambang di kawasan laut Pasir Padi bukanlah hal baru dan telah berlangsung cukup lama.

Namun ironisnya, kata Acep, masyarakat di sekitar wilayah tersebut justru tidak pernah benar-benar merasakan manfaat ekonomi secara langsung, termasuk kompensasi yang selama ini disebut-sebut ada.

“Padahal kami tahu di sana ada kompensasi, tapi warga RT kami tidak pernah mendapatkan itu. Justru sekarang giliran masyarakat setempat mau kerja untuk menghadapi Idul Adha kok ada oknum wartawan yang sibuk. Padahal selama ini aktivitas tambang di situ ada yang ilegal, pada diam saja,” sindir Acep.

Ia juga menilai masyarakat kecil sering kali menjadi pihak yang paling mudah disalahkan ketika muncul polemik tambang, sementara aktivitas yang sudah lama berlangsung sebelumnya seakan luput dari perhatian.

Hal senada disampaikan Adi (48), warga pesisir Pantai Pasir Padi. Ia berharap pemerintah maupun pihak terkait dapat melihat persoalan tambang rakyat secara lebih bijaksana dan berpihak kepada kepentingan masyarakat kecil.

Menurut Adi, kondisi ekonomi masyarakat pesisir saat ini sedang sulit. Karena itu, warga berharap ada ruang bagi masyarakat lokal untuk bekerja dan mendapatkan penghasilan, terlebih menjelang Hari Raya Idul Adha yang kebutuhan ekonominya meningkat.

“Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kekayaan alam dikelola dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Kedaulatan rakyat itu adalah kesejahteraan rakyat, maka keadilan harus berpihak kepada kepentingan rakyat, bukan pesanan mitra perusahaan,” ungkap Adi.

Ia juga menyesalkan munculnya narasi yang menyebut warga setempat menantang aparat penegak hukum (APH). Menurutnya, tudingan tersebut terlalu berlebihan dan tidak disertai sumber maupun bukti yang jelas.

“Tidak eloklah membangun narasi menyebutkan warga kami Ded menantang APH dan tidak ada narasumber atau buktinya,” ujar Adi.

Diketahui, aktivitas ponton TI Rajuk-Tower di perairan Laut Pasir Padi berada di kawasan IUP PT Timah Tbk maupun di area luar IUP. Saat ini terdapat beberapa perusahaan mitra PT Timah Tbk yang diketahui beroperasi di kawasan tersebut, yakni PT BSI, BOBA, GLA dan TRISULA.

Masyarakat berharap polemik terkait aktivitas tambang di kawasan itu tidak dijadikan alat untuk saling menyerang melalui opini yang belum tentu dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Mereka meminta semua pihak, termasuk media, agar tetap mengedepankan asas keberimbangan, verifikasi fakta, serta tidak membangun stigma yang dapat memicu kegaduhan di tengah masyarakat pesisir.

Di tengah situasi ekonomi yang sulit, warga berharap pemerintah dan pihak terkait dapat menghadirkan solusi yang adil, transparan, dan benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat lokal tanpa mengabaikan aturan hukum yang berlaku. (Tim)

Pangkalpinang, misterinews – Miris, di tengah tuntutan keterbukaan informasi publik, pejabat nomor satu di lingkungan Lapas Narkotika Kelas IIA Kota Pangkalpinang justru dikabarkan memblokir sejumlah wartawan tanpa alasan yang jelas. Bukan hanya satu orang, tindakan serupa disebut dialami beberapa wartawan dan telah berlangsung cukup lama.

Wartawan bukan musuh negara dan bukan pengganggu kekuasaan. Wartawan adalah pilar demokrasi yang bekerja menyampaikan informasi kepada masyarakat. Ketika beberapa wartawan justru dibatasi bahkan diblokir akses komunikasinya, publik berhak bertanya: apa yang sebenarnya sedang ditutup-tutupi?

Ironisnya, bukan hanya pemberitaan kritis yang sulit mendapat respons, bahkan informasi positif pun dikabarkan kerap diabaikan. Ini menunjukkan adanya sikap anti komunikasi yang tidak layak dipertontonkan oleh seorang pejabat publik. Jabatan itu dibayar oleh rakyat, sehingga komunikasi dengan masyarakat melalui media bukan pilihan, melainkan kewajiban.

Lebih memprihatinkan lagi bila masih ada cara pandang sempit bahwa wartawan hanya datang karena uang. Pola pikir seperti ini sangat dangkal dan mencederai profesi jurnalistik. Banyak wartawan bekerja dengan risiko tinggi demi menghadirkan informasi, bukan demi amplop atau belas kasihan pejabat.

Jika benar perilaku memblokir wartawan ini sudah berlangsung lama, maka Menteri Imipas Agus Andrianto didesak segera copot Kalapas tersebut karena gagal memahami keterbukaan informasi dan gagal menjaga hubungan sehat dengan media. Negara tidak butuh pejabat yang anti kritik dan alergi pengawasan.

Presiden Prabowo Subianto juga didesak turun tangan dan copot pejabat bermasalah semacam ini. Pemerintahan yang kuat dibangun dari pejabat yang siap diawasi, bukan pejabat yang sibuk menutup nomor telepon wartawan. Jika bawahan bersikap anti pers, maka citra pemerintahan ikut tercoreng di mata publik.

Pejabat yang tidak mampu menerima kritik seharusnya belajar kembali etika pelayanan publik dari dasar. Bila perlu “sekolah” lagi memahami bahwa jabatan adalah amanah, bukan singgasana. Tidak pantas seseorang menduduki kursi strategis bila komunikasi publik saja gagal, apalagi bila media dianggap ancaman.

Ungkapan bahwa wartawan harus sehat keluar masuk kampung menurut jenderal bintang tiga demi menjaga negeri memiliki makna besar. Ketika wartawan dibungkam, akses ditutup, dan komunikasi diputus, maka yang sedang sakit bukan pers, tetapi demokrasi itu sendiri. Karena itu, evaluasi tegas menjadi langkah yang paling pantas sebelum kepercayaan publik semakin habis.

Sebagai bentuk upaya keberimbangan pemberitaan, media ini juga telah melakukan konfirmasi langsung kepada Kalapas Narkotika melalui pesan WhatsApp pada pukul 13.58 WIB. Namun hingga berita ini disusun, pesan tersebut tidak mendapat tanggapan maupun respons dari pihak yang bersangkutan.

Bangka, misterinews – Sebuah rekaman video yang memperlihatkan keributan di kawasan gudang PT PMM yang berada di Desa Air Anyir, Kabupaten Bangka, Sabtu (7/3/2026), beredar luas di tengah masyarakat. Dalam video tersebut terlihat dua orang pria yang disebut-sebut sebagai anggota satuan tugas (Satgas) berada di lokasi dan terlibat dalam situasi yang cukup tegang dengan sejumlah warga serta pekerja yang berada di sekitar area gudang.

Berdasarkan potongan video yang beredar, peristiwa itu bermula ketika sebuah mobil Toyota Innova berwarna silver berhenti di depan kawasan gudang perusahaan. Dua orang pria kemudian turun dari kendaraan tersebut dan berada di sekitar pintu masuk area gudang, yang kemudian menarik perhatian sejumlah orang yang berada di lokasi.

Tidak lama berselang, beberapa orang yang berada di sekitar kawasan gudang terlihat mendatangi kedua pria tersebut hingga akhirnya terjadi kerumunan. Situasi yang awalnya hanya berupa perdebatan kemudian berubah menjadi tegang ketika beberapa orang tampak mengerumuni dan menarik pakaian salah satu pria di tengah kerumunan tersebut.

Dalam bagian lain rekaman video, salah satu pria yang diduga anggota Satgas terlihat menerima pukulan dari arah belakang hingga tersungkur ke arah semak-semak di sekitar lokasi kejadian. Peristiwa tersebut sempat membuat suasana di depan gudang menjadi ricuh sebelum akhirnya beberapa pihak berusaha meredakan keadaan.

Meski keributan sempat terjadi di area depan gudang, aktivitas operasional di kawasan tersebut terlihat masih berjalan. Beberapa unit dump truck bahkan terlihat tetap keluar masuk area gudang perusahaan di tengah situasi yang sempat memanas tersebut.

Selain kerumunan dan dugaan pemukulan yang terekam dalam video, warga yang berada di lokasi juga disebut mendapati sebuah botol minuman beralkohol yang diduga jenis bir. Botol tersebut terlihat berada di sekitar lokasi kejadian dan kemudian menjadi perhatian sejumlah orang yang berada di tempat itu.

Setelah beberapa saat, situasi di lokasi akhirnya dapat dikendalikan oleh pihak keamanan yang berada di area gudang. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak perusahaan maupun pihak terkait mengenai kronologi lengkap dari peristiwa yang terekam dalam video tersebut.

Beredarnya video tersebut di media sosial pun memicu berbagai tanggapan dari masyarakat. Banyak pihak berharap agar kejadian yang terjadi di kawasan gudang PT PMM tersebut dapat dijelaskan secara terbuka oleh pihak terkait guna menghindari munculnya berbagai spekulasi di tengah masyarakat.